Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kian memanas, dengan Irak disebut mulai menunjukkan keberpihakan yang dapat memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.

Melansir tirto.id, Selasa (24/3/2026), Pemerintah Irak dilaporkan memberikan izin kepada faksi milisi Popular Mobilization Forces (PMF) atau Hashd al-Shaabi untuk menggunakan hak membela diri terhadap serangan yang menargetkan mereka. Keputusan tersebut diambil setelah Dewan Keamanan Nasional Irak memberikan wewenang resmi kepada kelompok paramiliter tersebut.

Langkah ini muncul pasca serangan udara yang menargetkan markas PMF di Provinsi Anbar, Irak bagian barat. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk komandan operasi PMF di wilayah tersebut, Saad al-Baiji. Selain itu, serangan terpisah juga dilaporkan terjadi di Mosul, yang diduga menyasar pimpinan PMF, Falih al-Fayadh, meski yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat kejadian.

Serangan yang disebut sebagai “serangan udara AS-Zionis” oleh militer Irak itu memicu kemarahan publik. Aksi berkabung massal pun terjadi di Baghdad, dengan warga membawa peti jenazah dan potret korban di jalanan sebagai bentuk protes.

Pemerintah Irak kemudian memanggil perwakilan AS serta duta besar Iran untuk menyampaikan nota protes resmi. Kantor Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, menegaskan bahwa negaranya memiliki hak untuk merespons serangan tersebut sesuai dengan Piagam PBB dan tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran kedaulatan.

Sementara itu, melansir wartakota.tribunnews.com, Irak juga memberikan sinyal kuat akan bergabung dengan Iran dalam menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Sikap ini muncul sebagai respons atas agresi yang dinilai tidak beralasan serta pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak.

Di sisi lain, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran turut menyerukan persatuan negara-negara Muslim untuk melawan pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Juru bicara Markas Besar Khatam al-Anbiya menyatakan bahwa Iran siap menjadi pelindung negara-negara Arab serta mendorong pembentukan sistem keamanan kolektif tanpa keterlibatan AS maupun Israel.

Seruan tersebut memperkuat narasi bahwa konflik yang semula bersifat bilateral kini mulai berkembang menjadi potensi aliansi regional. Dengan keterlibatan milisi Irak dan dorongan persatuan dari Iran, eskalasi konflik dinilai berpotensi meluas menjadi konfrontasi yang lebih besar.

Jika situasi terus berkembang tanpa penyelesaian diplomatik, bukan tidak mungkin konflik antara Iran dan Amerika Serikat akan berubah menjadi perang kawasan yang melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah.(kin)