Di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas, dunia dinilai tidak sedang berada di ambang kehancuran akibat perang besar, melainkan menghadapi ketegangan berkepanjangan yang terus menguji stabilitas antarnegara. Dalam situasi ini, Indonesia justru mengambil posisi yang berbeda: memperkuat diri dari dalam.

Melansir MediaIndonesia.com, pemerhati geopolitik dan geostrategi Bungas T Fernando Duling menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pemahaman mendalam terhadap pola konflik modern, yang kini tidak lagi sekadar soal perebutan wilayah, melainkan penguasaan sumber daya strategis seperti energi, air, dan jalur logistik.

Menurutnya, langkah Indonesia yang tetap berpijak pada semangat Dasasila Bandung di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok bukanlah romantisme sejarah semata.

“Ini adalah kalkulasi intelijen yang matang. Indonesia mengambil posisi sebagai penyeimbang yang mandiri,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan pada salah satu blok kekuatan global justru berisiko menjadikan sumber daya nasional hanya sebagai alat kepentingan negara lain. Karena itu, penguatan domestik dipandang sebagai strategi utama menghadapi ancaman proxy war modern.

Dalam konteks ini, posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara termal terbesar di dunia menjadi faktor kunci. Kebijakan penguatan Domestic Market Obligation (DMO) dinilai bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bagian dari strategi geopolitik.

“Jika dulu kita bangga menyuplai energi ke negara lain, kini logikanya dibalik. Batu bara harus menjadi ‘darah’ bagi industri dalam negeri,” jelasnya.

Transformasi ini juga diarahkan pada penguatan elektrifikasi nasional guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak impor yang membebani anggaran negara. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi defensif sekaligus ofensif dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Di sisi lain, sektor transportasi dan logistik turut menjadi perhatian strategis. Peran PT Kereta Api Indonesia dan anak usahanya, KAI Logistik, diproyeksikan mengalami pergeseran besar melalui pengembangan jalur rel di luar Pulau Jawa, termasuk rencana Trans-Kalimantan.

Kebijakan ini menandai perubahan paradigma, dari yang sebelumnya berfokus pada angkutan penumpang menjadi penguatan fungsi kereta api sebagai heavy haul railway atau angkutan komoditas berskala besar.

“Rel bukan lagi sekadar infrastruktur transportasi, tetapi alat mobilisasi kekayaan negara agar tidak bocor ke luar secara mentah,” ungkap Fernando.

Ia menambahkan, dalam jangka pendek, peluang bagi KAI Logistik adalah menguasai rantai distribusi awal hingga akhir, terutama dari lokasi tambang hingga pelabuhan. Sementara dalam jangka panjang, pembangunan ekosistem “rel komoditas” dinilai akan menjadi fondasi kemandirian logistik nasional.

Di tengah persaingan global yang semakin kompleks, Indonesia disebut tengah membangun fondasi kedaulatan melalui penguatan energi dan logistik.

“Di tengah perebutan minyak dunia, siapa yang menguasai listrik dan jalur logistiknya, dialah yang memegang kunci kedaulatan,” tegasnya.

Dengan demikian, arah kebijakan ini tidak hanya berbicara soal pembangunan infrastruktur atau ekonomi semata, tetapi juga menyangkut posisi Indonesia dalam peta kekuatan global sebagai negara yang tidak sekadar bertahan, tetapi berupaya menentukan jalannya sendiri. (kin)