JAKARTA – Penguatan ekonomi kerakyatan dinilai perlu dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel agar berbagai program strategis pemerintah mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Transparansi data, penguatan rantai pasok lokal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi aspek penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Komite Almamater Rakyat Teritorial (KARAT) dalam rangka refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 organisasi yang digelar di Cisarua, Bogor, Sabtu (11/7/2026). KARAT menilai implementasi ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus terus dikawal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Pimpinan KARAT, Bungas T. Fernando Duling, menjelaskan bahwa sejak didirikan pada 1999, organisasinya telah mengalami berbagai transformasi. Saat ini, KARAT memusatkan perhatian pada penguatan ekonomi kerakyatan, riset di tingkat desa, pengawasan kebijakan publik, serta pengawalan implementasi program pemerintah hingga ke masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam manifesto yang dibacakan pada kegiatan tersebut, KARAT menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen yang memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian lokal apabila dijalankan dengan sistem tata kelola yang baik.
Menanggapi proses hukum yang tengah berlangsung di Badan Gizi Nasional (BGN), Fernando Duling, yang akrab disapa Nando, menilai langkah tersebut menunjukkan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.
“Langkah bersih-bersih ini menunjukkan komitmen tertinggi kepala negara dalam memberantas korupsi demi mengamankan program strategis nasional,” ujar Nando, Senin (13/7/2026).
KARAT juga mendorong agar pengelola program memperkuat akuntabilitas melalui penyajian data pertumbuhan gizi, keterbukaan data serapan ekonomi lokal secara real time, serta pelibatan tenaga kerja lokal dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jika ketiga hal ini terealisasi, akselerasi program Koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan melalui integrasi data rantai pasok yang solid,” kata Nando.
Selain memberikan perhatian terhadap program-program ekonomi pemerintah, KARAT menegaskan komitmennya untuk terus melakukan advokasi terkait persoalan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut KARAT, keberhasilan penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola, partisipasi masyarakat, serta kemampuan membangun rantai ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus kembali menjadi arah utama pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
“Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan,” ujar Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
Presiden menyampaikan bahwa konsep ekonomi yang digagas para pendiri bangsa memberikan ruang bagi seluruh pelaku ekonomi untuk berkembang sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.
Menurut Prabowo, pendekatan kapitalisme neoliberal yang berkembang selama beberapa dekade berangkat dari keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme trickle-down effect. Namun, berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun, ia menilai teori tersebut belum mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
“Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak,” ujarnya.
PrabowEkonomio juga menilai sejumlah negara Barat yang sebelumnya menjadi pelopor kebijakan neoliberal kini mulai meninggalkan pendekatan tersebut dan lebih mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional masing-masing.
Karena itu, pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional, termasuk pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.
Menurut Presiden, penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (kin)
