Langkah tegas diambil Presiden Prabowo Subianto dengan menyuspensi sebanyak 1.030 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi sorotan publik, sekaligus menandai adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program unggulan tersebut.
Prabowo mengungkapkan, keputusan menghentikan sementara lebih dari seribu dapur MBG itu diambil setelah pemerintah melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Lebih dari 1.000. Ini saya punya Wakil Kepala (BGN) satu Ibu, Ibu ini, Ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend 1.030,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (19/3/2026).
Ia menegaskan, langkah ini merupakan respons atas berbagai kritik dan temuan yang masuk terkait pelaksanaan program. Pemerintah, kata dia, tidak menutup mata dan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Namun, penghentian massal ini justru memunculkan tanda tanya besar. Apakah masalah yang terjadi hanya sebatas teknis, atau mencerminkan lemahnya pengawasan sejak awal?
Melansir dari RRI, Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) melalui Sekretaris Jenderalnya, Bungas T. Fernando Duling, menilai penutupan sejumlah SPPG merupakan konsekuensi dari berbagai pelanggaran standar di lapangan.
Temuan tersebut mencakup ketidaksesuaian standar bangunan seperti tidak terpenuhinya luas minimal 400 meter persegi yang higienis hingga penggunaan peralatan masak yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, ditemukan pula anomali anggaran bahan baku yang berdampak pada penurunan kualitas makanan.
“Dana enam juta rupiah per hari itu adalah kompensasi pengganti penyediaan gedung dan alat. Jadi, secara matematis dan moral, tidak ada alasan bagi mitra untuk memotong anggaran bahan baku,” kata Fernando dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Maret 2026.
Ia bahkan menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan berpotensi menjadi ancaman bagi ekosistem ekonomi kerakyatan. Pemotongan anggaran bahan baku, kata dia, dapat memaksa pengelola mencari bahan murah berkualitas rendah, yang pada akhirnya merugikan petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal.
Dampak paling serius tentu dirasakan oleh penerima manfaat program. Anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama MBG berisiko tidak mendapatkan asupan gizi yang layak akibat penyimpangan tersebut.
Dalam situasi ini, DPP ARUN mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh serta pembenahan sistem dan fasilitas SPPG. Selain itu, pelatihan ulang bagi para petugas dinilai penting agar setiap anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Di tengah ambisi besar memperbaiki kualitas gizi nasional, langkah suspensi ribuan dapur ini menjadi pengingat bahwa program strategis membutuhkan lebih dari sekadar anggaran besar. Transparansi, pengawasan ketat, dan integritas pelaksana menjadi kunci agar program tidak melenceng dari tujuan utamanya. (kin)
