BARITO UTARA – Sorotan terhadap pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara yang dijadwalkan pada Sabtu, 22 Maret 2025, semakin menguat. Pernyataan tegas datang dari Ardianto, Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, yang menilai keterlibatan ormas tidak diperlukan.

“Dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan PSU, saya rasa sudah cukup jika hanya melibatkan pihak TNI dan Polri,” tegas Ardianto, Selasa, 4 Maret 2025.

Politisi Partai Demokrat ini meyakini bahwa dua pilar keamanan negara, TNI dan Polri, memiliki kapasitas lebih dari cukup untuk memastikan situasi tetap kondusif. Baginya, peran ormas tidak mendesak dan justru bisa menimbulkan potensi gangguan.

Menurut Ardianto, pengalaman pada pesta demokrasi sebelumnya menjadi bukti bahwa sinergi antara aparat negara sudah teruji. Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu demi kelancaran PSU.

“Hal ini penting untuk menghindari potensi gangguan yang dapat merusak jalannya PSU,”
tambahnya.

Tak hanya menyoroti aspek pengamanan, Ardianto juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi isu yang tak jelas sumbernya. Dua lokasi yang menjadi titik pemungutan ulang, yakni TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, diharapkan tetap aman.

“Ketegangan bisa diminimalisir jika semua pihak tidak ikut campur secara tidak semestinya dalam proses yang vital ini,”
ujarnya mengingatkan.

Dengan pengamanan yang fokus dan partisipasi warga yang positif, Ardianto optimistis PSU dapat berlangsung secara damai dan demokratis.  (NH/Aris)