Muara Teweh – Lembaga legislatif Kabupaten Barito Utara mendesak Pemerintah Daerah untuk menjamin kesinambungan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengapresiasi Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar 2025 yang digelar oleh Disnakertranskop-UKM di aula dinas, Rabu (12/11/2025), namun menekankan perlunya tindak lanjut yang konkret.
Kegiatan yang diikuti peserta dari desa-desa eks transmigrasi ini, dinilai Taufik Nugraha sebagai langkah awal yang tepat untuk memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kemandirian masyarakat pedesaan. Ia menyoroti potensi besar sektor perikanan darat di Barito Utara sebagai penopang ekonomi.
“Kami di Komisi II sangat mengapresiasi sosialisasi ini, karena Budidaya Ikan Air Tawar punya potensi besar, apalagi di wilayah eks transmigrasi yang sumber daya airnya memadai,” ujar H. Taufik Nugraha.
Taufik menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh terhenti pada peningkatan pengetahuan. Ia memberikan penekanan keras agar ilmu yang diperoleh peserta segera ditransformasikan menjadi usaha produktif yang mandiri.
“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi. Harus ada tindak lanjut berupa pelatihan praktik, bantuan bibit, pakan, dan pendampingan usaha agar masyarakat benar-benar mampu mandiri dan berdaya saing,” tegasnya.
Menurut Anggota Dewan ini, sektor perikanan darat tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga sangat relevan dengan program nasional “Makan Bergizi Gratis (MBG)”, yang fokus pada penyediaan protein hewani. Dengan budidaya mandiri, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memperoleh penghasilan tambahan.
Taufik juga mengajak seluruh peserta untuk serius mengikuti materi, mengingat potensi perikanan dapat menciptakan usaha baru dan membuka lapangan kerja di lingkungan mereka.
“DPRD siap mendukung program yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi rakyat. Kami akan terus mendorong kebijakan dan anggaran yang menjamin potensi lokal ini diubah menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,” pungkas Ketua Komisi II tersebut, mengunci komitmen legislatif untuk mengawal implementasi program hingga tuntas. (kin)
