MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengaktifkan kembali Terminal Pasar Bebas Banjir (PBB). Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan dalam kota Muara Teweh dengan menjadikan terminal tersebut sebagai titik kumpul bus jemputan karyawan tambang.

Anggota Komisi I DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi oleh Dishub. Menurutnya, koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barito Utara merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib.

“Kami mendukung penuh pengaktifan kembali Terminal PBB. Ini adalah langkah konkret yang akan berdampak langsung terhadap kenyamanan warga kota. Selama ini bus-bus tambang masuk ke pusat kota dan menyebabkan kemacetan serta risiko kecelakaan. Dengan terminal ini difungsikan, semua bisa lebih teratur,” ujar anggota Komisi I DPRD Barito Utara ini, Rabu 4 Juni 2025.

Selain itu, DPRD juga mendesak Dishub dan instansi terkait untuk menertibkan truk angkutan tambang dan pasir yang sering melintas di jalan protokol. Truk-truk tersebut dinilai sering dalam kondisi kotor, membawa material yang berisiko mencemari jalan, dan membahayakan pengguna jalan lainnya.

“Kami minta Dishub dan instansi terkait juga memperhatikan truk-truk tambang. Jangan hanya soal bus, tapi juga kendaraan berat yang sering membawa lumpur dan tanah ke jalan raya. Ini merusak jalan dan membahayakan pengguna lain,” tegasnya.

Kepala Dishub Barito Utara, Mihrab Buanapati, sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya sedang dalam proses pembenahan infrastruktur dan persiapan teknis operasional Terminal PBB. Ia berharap, relokasi titik kumpul bus dapat segera direalisasikan setelah semua persiapan selesai.

“Semoga semua pihak, termasuk perusahaan tambang, bisa bekerja sama agar kebijakan ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutup Mihrab.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan tambang, diharapkan penataan lalu lintas di Muara Teweh akan menjadi lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.(KIN)