MURUNG RAYA – Komitmen untuk mempertajam strategi pengendalian inflasi daerah kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura). Hal ini mengemuka saat Pemkab mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (11/11/2025). Selain membahas langkah konkret penanganan inflasi, forum ini juga mengevaluasi dukungan daerah terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Mewakili Bupati Murung Raya, Asisten I Setda Mura, Rahmat K. Tambunan, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat sinergi lintas sektor demi menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang momen pergantian tahun. Ia menegaskan, koordinasi intensif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus digenjot untuk memastikan harga bahan pangan strategis tetap terkendali.

Dalam paparan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rakornas yang dihadiri jajaran kementerian tersebut, inflasi nasional year-to-date hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 2,10 persen. Meski angka ini sedikit lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya, Kepala BPS RI Amalia A. W. memastikan kondisinya masih aman dalam rentang target 2,5 ± 1 persen.

Kabar baik datang dari tingkat provinsi, di mana Kalimantan Tengah tergolong stabil dengan angka inflasi 1,88 persen, jauh di bawah daerah seperti Sumatera Barat atau Riau yang menembus 3,5 persen. Namun, tantangan spesifik justru muncul di tingkat kabupaten. Murung Raya menjadi sorotan karena masuk dalam daftar 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi, ditandai dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,46 persen pada pekan pertama November.

Merespons data tersebut, Rahmat memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah taktis. Percepatan koordinasi TPID dan monitoring harga harian di pasar akan menjadi prioritas utama. Langkah terpadu ini diharapkan mampu meredam potensi lonjakan harga serta menjaga daya beli masyarakat Murung Raya agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi jelang akhir tahun. (kin)