BARITO UTARA – Lonjakan harga bahan pokok yang terus terjadi awal tahun ini memicu keprihatinan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Barito Utara pun ikut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual pada Senin, 13 Januari 2025, sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat penting dari Barito Utara. Hadir dalam rakor tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara Drs. Jufriansyah, M.AP, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan drg. Dwi Agus Setijowati, serta Asisten II Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan Gazali Montallatua. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat C Sekretariat Daerah Barito Utara.

Pihak lain yang juga berpartisipasi antara lain Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagrin), staf bagian ekonomi Setda, perwakilan BPJS, Bulog, serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Barito Utara.

Dalam paparan Badan Pangan Nasional (Bapanas), beberapa komoditas strategis disebut mengalami kondisi tidak ideal. Harga kedelai biji kering di tingkat produsen, misalnya, anjlok hingga 23,99% di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sementara itu, harga bahan pokok di tingkat konsumen mengalami lonjakan yang cukup drastis—seperti cabai rawit merah naik 41,49%, beras premium zona 3 sebesar 21,28%, dan minyak goreng Minyakita sebesar 11,09%.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengonfirmasi hal ini. Harga cabai merah secara nasional naik 34,55% dibandingkan Desember 2024, dan cabai rawit meningkat 42%. Kenaikan harga turut terjadi pada telur ayam ras (3,41%) dan Minyakita (0,85%).

Kementerian Perdagangan menambahkan, harga minyak goreng pada Januari 2025 juga terdongkrak naik. Rata-rata harga minyak goreng premium kini Rp22.010 per liter, curah Rp17.720, dan Minyakita Rp17.342. Hal ini tak lepas dari meningkatnya harga minyak sawit mentah (CPO), seiring kebijakan Mandatory B-40.

Realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng pada Desember 2024 pun mencapai 124% dari kebutuhan nasional. Adapun sejak 12 November 2024, seluruh DMO hanya tersedia dalam bentuk Minyakita.

DPRD Barito Utara tak tinggal diam menyikapi fenomena ini. Anggota DPRD Bina Husada memberikan apresiasi atas pelaksanaan rakor dan menyampaikan harapannya.

“Kita apresiasi atas rakor tersebut, dan harapannya ada satu solusi yang konkret, juga nantinya didapati dalam menangani persoalan inflasi tersebut,” ujarnya.

Rakor ini menyimpulkan bahwa harga sejumlah komoditas strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen masih belum stabil. Di sisi lain, realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 152.510 ton, atau 6,24% dari kebutuhan nasional, menjadi salah satu upaya penyeimbang di tengah tekanan inflasi.  (NH/Aris)