BARITO UTARA – Suasana di halaman kantor DPRD Kabupaten Barito Utara berubah menjadi lautan aspirasi pada Senin, 10 Februari 2025. Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintah daerah berkumpul menuntut satu hal: kepastian status mereka ke depan.

Dipimpin oleh Ketua Forum Komunikasi Honorer R3, Mohammad Anam, mereka datang membawa poster dan semangat perjuangan. Banyak dari mereka bukan wajah baru di lingkungan birokrasi – sebagian sudah mengabdi hingga dua dekade, namun tetap menyandang status honorer tanpa kejelasan masa depan. Bahkan regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat justru makin mengancam posisi mereka, terutama bagi yang masa kerjanya di bawah dua tahun.

Di antara kerumunan, poster-poster bernada pilu namun tegas terbentang: “Ubur-ubur ikan lele, PPPK penuh waktu harga mati le” dan “Anak kami makan apa, kalau tidak diangkat jadi honorer penuh waktu.” Ungkapan ini menggambarkan keresahan yang mereka bawa, dan harapan besar yang mereka titipkan ke tangan para wakil rakyat.

Dalam pertemuan dengan anggota dewan, Mohammad Anam yang telah dua dekade menjadi honorer menyuarakan harapan kolektif.

“Permintaan kami, yakni diangkat menjadi honorer penuh waktu, bukan paruh waktu,” ujarnya lantang, disambut gemuruh setuju dari rekan-rekannya.

Menurutnya, kebijakan penataan tenaga non-ASN semestinya tak semata berbasis waktu, tapi juga dedikasi. Ia menambahkan:

“Kami ini ada yang jadi honorer 20 tahun, belasan tahun dan 7 tahun, tetapi nasib kami seperti ini terus. Tidak pernah diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan Pemkab Barito Utara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Barut, Hj. Henny Rosgiaty Rusly menekankan pentingnya akurasi data dalam pengambilan keputusan.

“Saya minta kepada BKSDM soal data biar jelas diskusi kita hari ini. Ini soal orang, sehingga jangan pakai kira-kira ya datanya,” tegas Hj. Henny di hadapan Pj Sekda Jufriansyah dan jajaran kepala dinas.

Hj. Henny juga menyoroti bahwa permasalahan ini bukan hal baru. Upaya konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat sudah dilakukan berkali-kali, namun hasilnya tetap nihil.

“Kita sudah berkali-kali ke BKN, hasilnya sama saja. Hari ini kita diskusikan, cari solusinya seperti apa. Soal anggaran, saya yakin kita mampu dan tidak ada masalah,” tandasnya.

Aksi hari itu bukan hanya simbol perjuangan, tetapi juga panggilan mendesak untuk keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi dalam bayang-bayang ketidakpastian. (NH/Aris)