MUARA TEWEH – Anggota legislatif di Kabupaten Barito Utara menunjukkan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kawasan wisata baru. Proyek ini akan berlokasi di Bendungan (DAM) Trahean dan Bumi Perkemahan (Buper) Panglima Batur, Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Barito Utara, Rujana Anggraini, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang berpotensi signifikan mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Pernyataan ini disampaikan setelah Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, beserta jajaran pemerintah daerah meninjau lokasi yang direncanakan untuk proyek pantai buatan pada Jumat, 9 Mei 2025.
Menurut Rujana, DPRD siap menyediakan dukungan penuh, baik dalam bentuk alokasi anggaran maupun regulasi yang diperlukan, untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan optimal. Jika dikelola dengan baik, ia yakin pantai buatan tersebut akan menjadi ikon baru yang membanggakan Barito Utara.
“Kami dari DPRD sangat menyambut baik rencana pengembangan kawasan wisata di DAM Trahean dan Buper Panglima Batur. Ini adalah langkah positif untuk meningkatkan potensi daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Rujana Anggraini, Senin 12 Mei 2025.
Ia juga menambahkan bahwa kawasan wisata ini tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi lokal, serta diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pj Bupati Muhlis telah menegaskan bahwa proyek pembangunan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pariwisata lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Barito Utara, Hj. Annisa Cahyawati, menambahkan bahwa pantai buatan tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas seperti pasir putih, gazebo, dan pepohonan rindang untuk menciptakan suasana alami yang nyaman bagi pengunjung. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendukung, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan teknis dan dampak lingkungan.(KIN)






