Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara, melalui anggotanya H. Tajeri, menyampaikan sejumlah catatan krusial dan mendesak terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (1/12/2025). Pernyataan ini mencakup kritik tajam terhadap sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Tajeri menggarisbawahi besarnya Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2026, yang mencapai angka fantastis Rp1.714.986.801.551, atau setara dengan 52,664% dari total belanja daerah. Anggaran jumbo ini ditujukan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan hingga ke pelosok desa. Meski porsinya sangat dominan, Fraksi KIR mewanti-wanti seluruh dinas dan badan terkait untuk meningkatkan pengawasan secara ketat guna memastikan kualitas pekerjaan dan mencegah terulangnya kasus kekurangan volume proyek di lapangan.
Sorotan utama F-KIR diarahkan pada kondisi layanan dasar yang dinilai memprihatinkan. Di sektor pendidikan, Fraksi menemukan banyak sekolah yang berada dalam kondisi rusak—mulai dari ruang belajar, meja kursi, papan tulis, hingga fasilitas WC yang jauh dari standar kelayakan. H. Tajeri bahkan mempertanyakan mutu pendidikan dengan ditemukannya kasus sekolah yang hanya beroperasi singkat, dari pukul 08.00 hingga 10.00. Ia juga mendesak Dinas Pendidikan agar segera merehabilitasi rumah guru dan penjaga sekolah yang tidak layak huni.
Kondisi di sektor kesehatan tak kalah minim. H. Tajeri mengungkapkan bahwa masih ditemukan Puskesmas yang tidak memiliki dokter, tenaga medis yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, bahkan ruang kerja tanpa AC. Selain itu, banyak Pustu (Puskesmas Pembantu) jarang buka dengan berbagai alasan. Fraksi meminta Pemda melakukan penertiban secara tegas agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan, F-KIR merekomendasikan Pemkab menguliahkan dokter umum muda menjadi dokter spesialis, disertai perjanjian kerja yang mengikat setelah lulus.
Dalam urusan infrastruktur, politisi Partai Gerindra ini mengkritik lambannya penanganan jalan dan jembatan yang rusak di sejumlah kecamatan, desa, dan dusun, seraya menegaskan bahwa usulan perbaikan yang diajukan dewan kerap tidak ditindaklanjuti. Di sektor pertanian, keluhan petani masih seputar kelangkaan pupuk dan harga yang mahal, selain kebutuhan akan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produksi. Terakhir, H. Tajeri turut mempertanyakan nasib Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama selesai dibangun namun belum juga difungsikan, padahal Perda terkait sudah terbit. Ia mendesak agar RPH segera difungsikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui pendapat akhir yang detail ini, Fraksi KIR berharap pemerintah daerah menjalankan APBD 2026 dengan keseriusan dan tanggung jawab penuh agar manfaat anggaran yang besar itu dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Barito Utara. (kin)
