PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya kembali menorehkan pencapaian membanggakan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan di Palangka Raya pada Senin (1/9/2025) dan diterima langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin.
Wakil Bupati Rahmanto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang diperoleh mencerminkan keseriusan Pemkab Murung Raya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip transparansi. Rahmanto menyatakan bahwa hasil WTP ini adalah bukti komitmen bersama seluruh jajaran dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, dan menjadi motivasi untuk terus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Beliau menambahkan bahwa perolehan WTP kali ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya dan menjadi dorongan kuat agar opini ini dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
Meskipun demikian, Rahmanto juga menyoroti beberapa catatan penting dari BPK yang harus menjadi fokus perbaikan Pemkab Murung Raya. Hal-hal yang disorot antara lain adalah pengelolaan aset daerah yang dinilai belum sepenuhnya memadai, di mana masih terdapat lahan aset pemerintah yang belum memiliki sertifikat. Selain itu, BPK juga memberikan masukan terkait pengelolaan kas daerah serta proses rekonsiliasi laporan keuangan antarperangkat daerah yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan waktu dan standar akuntansi pemerintahan.
Rahmanto menegaskan bahwa masukan dari BPK tersebut akan menjadi bahan evaluasi komprehensif untuk memperbaiki sistem keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan diraihnya Opini WTP ini, Pemkab Murung Raya, di bawah kepemimpinan Bupati Heriyus dan Wabup Rahmanto, menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas tinggi. (kin)
